Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara (wasantara) merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional.
Dalam pembangunan nasional, Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, Wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut.
1. Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
2. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya.
3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Sumber: http://www.kompasiana.com/ & http://www.sejarah-negara.com)
