Jawaban: A
5. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ….
A. melindungi segenap bangsa indonesia.
B. memajukan kesejahteraan umum.
C. mencerdaskan kehidupan bangsa.
D. menciptakan ketertiban umum.
E. ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Jawaban: A
6. Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 salah satunya adalah pasal 3 ayat (1) yaitu MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UUD. Konsekuensi/akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….
A. MPR sebagai lembaga tinggi negara.
B. MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara.
C. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.
D. Presiden harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya pada MPR.
E. semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR
Jawaban: A
7. Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah ….
A. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya
B. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya
C. memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain
D. memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri
E. memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut