Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA).
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya:
Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi:
Pinjaman Nasional
Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.
Konferensi Ekonomi
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.
Pembentukan Badan Perancang Ekonomi
Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar:
• Menanami tanah-tanah kosong di Sumatra timur seluas 281.277 ha.
• Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul;
• Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan;
• Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit;
• Transmigrasi.
